Faktor-faktor Pendorong Terjadinya Integritas Politik

Integritas politik adalah sebuah proses yang di dalamnya terdapat bobot-bobot politik, sehingga di dalam proses tersebut bersifat politik juga. Olehnya itu, integritas politik dapat mencakup bidang vertikal dan horisontal, atau gabungan antara keduanya. Pada dasarnya integritas mengandung dua unsur saja yaitu, bagaimana agar rakyat tunduk dan patuh pada tuntutan yang ada pada negara, dan bagaimana meningkatkan konsensus normatif yang mengatur tentang tingkah laku politik masyarakat yang ada di dalam negara.

Ramlan subakti mengatakan bahwa ada lima faktor yang dapat mempengaruhi kelompok-kelompok masyarakat yang terintegrasi dalam suatu komunitas bersama. Faktor-faktor tersebut adalah: (1) Ikatan primordial, (2) sakral, (3) tokoh, (4) Bhineka Tunggal Ika, (5) konsep ekonomi. Sementara itu, perkembangan ekonomi suatu masyarakat dapat juga menjadi faktor pemersatu suatu masyarakat. Perkembangan ekonomi suatu masyarakat akan melahirkan diferensiasi (pembagian) dan spesialisasi (pengkhususan) pekerjaan seperti, sektor industri, jasa, perdagangan, bank, pertambangan, pertanian, perkebunan, dan pendidikan yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional. Artinya bahwa, spesialisasi dan diferensiasi pekerjaan tersebut akan saling berhubungan satu sama lain dalam rangka mendukung kelangsungan hidup suatu komunitas tersebut.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan rinci, maka akan dipaparkan faktor-faktor pendorong terjadinya intgritas politi dalam uraian yang lebih terinci, yaitu sebagai berikut.

1. Primordial

Identitas bersama suatu komunitas dapat terbentuk karena adanya ikatan keaslian kedaerahan, kekerabatan, kesamaan suku, ras, tempat tinggal, bahasa, dan adat istiadat. Ikatan-ikatan tersebut dinamakan ikatan primordial. Pembentukan identitas bersama dalam suatu masyarakat, bangsa hingga negara akan mengalami banyak kendala jika masyarakatnya bersifat majemuk atau plural. Keadaan ini akan melahirkan segmentasi masyarakat ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki identitas sendiri hingga melahirkan perasaan in group dan out group pada masing-masing kelompok yang ujung pangkalnya adalah jika tidak melahirkan integritas sosial kemungkinan akan menimbulkan konflik. Artinya, jika usaha penciptaan identitas nasional tidak memuaskan berbagai kelompok budaya maka, yang muncul adalah disintegritas masyarakat. Perpecahan Yugoslavia menjadi negara-negara atas dasar etnis seperti etnis Kroasia, Serbia, dan Bosnia di era 1990-an, gerakan separatis di Rusia akibat kebijkan presiden Mikhail Gorbachev yang disebut Perestroika dan Glasnot sebagai kegagalan dalam menciptakan integritas bangsa yang majemuk.

2. Sakral

Sakral dalam konsep ini adalah ikatan-ikatan religius yang dipercayai sebagai hal yang berkaitan dengan kebenaran mutlak, karena dipercayai sebagai wahyu ilahi. Keyakinan masyarakat yang bersifat sakral terwujud dalam agama dan kepercayaan kepada hal-hal yang bersifat supranatural. Dalam komunitas masyarakat yang mempercayai adanya hal-hal yang bersifat sakral, agama dan ideologi dipandang oleh para anggota masyarakatnya sebagai tujuan absolut yang berharga mati. Artinya para penganut keyakinan tersebut siap berkorban nyawa demim mempertahankan ideologi yang diyakininya. Agama akan menjadi semangat integrasi jika masing-masing penganutnya memiliki kesamaan pandang dan keyakinan itu, akan tetapi juga menjadi pemicu disintegrasi jika agama tersebut terpecah-pecah dalam aliran-aliran (sektarian) yang berbeda satu sama lain.

Jika antar sekter dalam satu agama yang semula tidak akur, maka identitas agama tersebut terancam dan akan memunculkan integrasi antarsekte. Hal ini mendorong terjadinya integrasi yang di dalmnya terdapat musuh bersama. Ketika menghadapi musuh bersama, antar kelompok akan bersatu untuk membentuk kekuatan bersama, akan tetapi jika musuh berhasil dikalahkan maka antarsekte tersebut akan mengalami disintegrasi kembali.

3. Tokoh

Integrasi bisa tercipta manakala suatu masyarakat terdapat seorang atau beberapa orang tokoh pemimpin yang disegani dan dihormati karena kepemimpinannya yang bersifat karismatik. Selain itu, ketokohan seseorang atau beberapa pahlawan yang menjadi pujaan masyararakat karena ia menjadi juru selamat masyarakat tersebut. Biasanya pemimpin yang kharismatik dan pahlawan yang dipuja masyarakat sering kali dijadikan sebagai lambang atau simbol masyarakat tersebut. Misalnya Osama bin Laden yang oleh pihak Amerika serikat disebut sebagai gembong teroris tetapi di pihak lain sebagi komunitas Muslim menganggapnya sebagai figur pahlawan dan simbol perlawanan kepada kezaliman barat terhadap dunia Islam.

Begitupula dengan tokoh Gus Dur yang oleh warga Nahdliyin dianggap sebagai simbol pemersatu, akan tetapi sebagian umat Islam justru banyak mencaci maki karena dianggap lebih banyak berpihak kepada kelompok-kelompok yang kontroversial. Di lain pihak, bagi kalangan kelompok minoritas, ia adalah figur perdamaian dan perlindungan karena keterpihakannya kepada kelompok-kelompok ini. Di satu pihak ia memiliki kekuatan sebagai pemersatu anggota-anggota masyarakat, akan tetapi sebagian pihak yang memiliki figur lain sebagai tokoh, maka Gus Dur bukan berarti apa-apa. Sifat ketokohan (figuritas) ini akan sangat tergantung pada subjektifitas kelompok-kelompoknya masing-masing.

4. Bhineka Tunggal Ika

Bhineka Tunggal Ika dilihat sebagai pemersatu bangasa yang majemuk untuk mencapai integritas suatu bangsa. Dalam konsep ini, biasanya bangsa di dalam suatu negara terdiri atas kelompok-kelompok atas dasar suku, agama, ras, dan antargolongan yang tersegmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang diantara kelompok ini tidak saling melengkapi tetapi justru lebih bersifat kompetitif. Untuk itu, biasanya pemerintah negera tersebut memilah-milahkan budaya bangsa sebagai budaya universal yang terbagi atas subbudaya-subbudaya daerah yang beragam. Keragaman budaya antardaerah dan antarkelompok tersebut dianggap sebagai kekayaan khazanah kebudayaan. Untuk itu perlu diciptakan image masyarakat perbedaan dalam satu yang disebut sebagai Bhineka Tunggal Ika. Jika keragaman dalam suatu bangsa tidak berhasil dikelola secara bijak, maka disintegritas akan muncul sebagai akibat dari kegagalan tersebut. Adapun gagal dan tidaknya integritas nasional tergantung dari kebijakan pemerintah dalam menciptakan idologi nasional. Jika masyarakat merasakan manfaat keragaman tersebut, maka integritas akan tercipta. Akan tetapi, jika masyarakat tidak merasakan manfaat keragaman itu maka, yang akan terjadi adalah disintegritas nasional (pemisahan antarwilayah).

5. Perkembangan Ekonomi

Perkembangan ekonomi melahirkan pembagian kerja dan spesialisasi pekerjaan untuk mendukung kelangsungan hidup suatu fungsi sistem ekonomi, yaitu menghasilkan barang dan jasa. Perkembangan ekonomi tidak memungkinkan semua pekerjaan dikerjakan oleh satu orang, oleh sebabg itu perlu dikerjakan oleh banyak tenaga yang terbagi dalam bidang-bidang pekerjaan tertentu. Artinya, pekerjaan produksi harus dilakukan oleh ahli di bidang produksi, kepegawaian, pemasaran, dan lain sebagainya. Akan tetapi perbedaan bidang keahlian pekerjaan tersebut, akan membentuk satu sistem kerja untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh masyarakat. (Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2015: 88-91)

Kelima faktor pendorong terjadinya integritas politik sebagaimana dijelaskan di atas barulah sebagian. Sebenarnya masih banyak faktor yang mendukung integritas suatu bangsa seperti, homogenitas kelompok, besar kecilnya kelompok, mobilitas sosiogeografis, dan efektivitas dan efisiensi komunitas.

Faktor-faktor pendorong terjadinya integritas politik di Indonesia yang paling penting adalah memperhatikan kebhinekaan, karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan berbagai perbedaan suku, bangsa, kelompok, budaya, agama, dan lain sebagainya. Perbedaan yang dimiliki oleh bangsa ini harus dikelola dengan baik, agar tidak terjadi gesekan dalam masyarakat. Pengelolaannya dapat dilakukan dengan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagainya pesan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Keadilan dapat dilakukan dengan pemerataan pembangunan dalam semua bidang seperti pendidikan, ekonomi, dan sebagainya.

Referensi:

Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. 2015. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Kencana.